Berita Terbaru

Kontroversi Polisi : Jokowi Didesak Reformasi Jajaran Polri

brocktonelementary – Kontroversi Polisi : Jokowi Didesak Reformasi Jajaran Polri. Rentetan aksi kekerasan yang dikerjakan oleh aparat kepolisian di sejumlah lokasi Indonesia seakan jadi ujung berasal dari puncak gunung es sebab jadi perhatian setelah viral.

Alhasil, di fasilitas sosial selama bulan ini setidaknya ramai tagar #PercumaLaporPolisi sebagai kritik penduduk terhadap Polri. Banyak netizen yang mengeluhkan pelayanan Polri hingga tingkah laku oknum dan kekerasan petugas secara spesifik.

Menyikapi sejumlah kontroversi tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram yang bertujuan untuk seluruh Kapolda di Indonesia. Telegram bernomor ST/2162/X/HUK2.9/2021 dan ditandatangani Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo atas nama Kapolri.

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu menyebut telegram selanjutnya merupakan sebuah respons baik, namun tak cukup untuk menjawab persoalan yang terjadi.

“Bahwa itu respons itu yang baik selama niatnya baik ya kami apresiasi. Tapi terkecuali Pak Kapolri nanya, cukup atau enggak? Jawabannya enggak, sebab berdasarkan knowledge udah sering dilakukan. Itu bukan pertama kalinya Kapolri menulis langsung perintah ke jajarannya, ke bawahannya,” tutur Erasmus

Erasmus menyebut rentetan persoalan ini bukan kembali berada di tangan Kapolri, melainkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Sejumlah instansi baik negara maupun mandiri sejauh ini terus mencatat aksi kekerasan dan kontroversi yang dikerjakan oleh kepolisian. Reformasi Polri tak cocok dengan yang diinginkan.

“Bahwa ada perbaikan, betul. Kita akui ada lebih dari satu perbaikan yang dikerjakan di tubuh kepolisian, namun apakah itu udah cukup baik? Jawabannya sudah, namun tidak cukup. Jadi bagi saya ini bukan persoalan kepolisian lagi, namun udah persoalan presiden. Masalah pengambil kebijakan, presiden dan DPR,” ucap Erasmus.

“Kalau menurut saya levelnya udah enggak bisa kapolri kembali yang ngomong, wajib presiden,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Erasmus menyampaikan, sebagai usaha jangka pendek, Polri bisa jalankan cara evaluasi. Langkah lainnya juga dengan menindak tegas bagian yang terbukti jalankan kesalahan prosedur. Sedangkan untuk usaha jangka panjang, Erasmus berujar, wajib sangat dikerjakan reformasi di tubuh Polri.

“Reformasi di tubuh kepolisian itu wajib tertera dan itu enggak bisa di tangan kepolisian. Itu wajib di tangan DPR, wajib di tangan pemerintah, sebab banyak sekali UU yang berhubungan,” ujarnya.

Respon Kepolisian

Merespons fenomena #PercumaLaporPolisi, Koalisi Reformasi Sektor Keamanan mendesak Presiden Jokowi dan DPR RI untuk mempercepat reformasi Polri. Salah satu perwakilan koalisi berasal dari LBH Jakarta, Teo Reffelsen menjelaskan riuhnya tagar selanjutnya di fasilitas sosial sebagai bentuk kekecewaan penduduk atas kerja-kerja kepolisian.

Tagar #PercumaLaporPolisi awalannya nampak sebagai respons atas mandeknya penanganan persoalan dugaan pencabulan anak oleh ayahnya di LuwuTimur, Sulawesi Selatan yang viral awal bulan ini.

Belakangan menyusul berderet sentilan berkenaan tindakan tak profesional kepolisian seperti penanganan persoalan yang dilaporkan rakyat biasa atau kekerasan yang dikerjakan bagian Polri.

Contoh kejadian: Di Kabupaten Tangerang,Rabu (13/10), seorang bagian polisi yakni Brigadir NP membanting ala smackdown mahasiswa yang jalankan aksi demo di depan kantor bupati. Pada hari yang sama, di Deliserdang, Sumatera Utara, seorang polisi Aipda Gonsalves yang memukuli pria hingga terkapar tak bisa melawan di jalanan. Kekerasan yang terekam dan viral di fasilitas sosial sehari kemudian itu mengakibatkan Bintara Satlantas pelaku kekerasan dinonaktifkan dan di cek Propam.

Seorang pedagang pasar di Percut Sei Tuan, Medan jadi perhatian setelah ditetapkan tersangka oleh kepolisian sektor setempat. Padahal, pedagang perempuan itu dikira membela diri sebagai korban kekerasan premanisme di pasar. Buntutnya, Kapolsek AKP Janpiter Napitupulu dan Kanit Reskrim Iptu Mambela Karokaro dicopot berasal dari jabatan tiap-tiap di Polsek Percut Sei Tuan.

Dan, terbaru dugaan kapolsek di Parigi, Sulawesi Tengah, memanipulasi anak seorang tersangka untuk terkait mesum dengan tawaran membebaskan ayahnya.

Rentetan aksi kekerasan yang dikerjakan oleh aparat kepolisian di sejumlah lokasi Indonesia seakan jadi ujung berasal dari puncak gunung es sebab jadi perhatian setelah viral.

Alhasil, di fasilitas sosial selama bulan ini setidaknya ramai tagar #PercumaLaporPolisi sebagai kritik penduduk terhadap Polri. Banyak netizen yang mengeluhkan pelayanan Polri hingga tingkah laku oknum dan kekerasan petugas secara spesifik.

Respon Pihak Kepolisian

Menyikapi sejumlah kontroversi tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram yang bertujuan untuk seluruh Kapolda di Indonesia. Telegram bernomor ST/2162/X/HUK2.9/2021 dan ditandatangani Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo atas nama Kapolri.

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu menyebut telegram selanjutnya merupakan sebuah respons baik, namun tak cukup untuk menjawab persoalan yang terjadi.

“Bahwa itu respons itu yang baik selama niatnya baik ya kami apresiasi. Tapi terkecuali Pak Kapolri nanya, cukup atau enggak? Jawabannya enggak, sebab berdasarkan knowledge udah sering dilakukan. Itu bukan pertama kalinya Kapolri menulis langsung perintah ke jajarannya, ke bawahannya,” tutur Erasmus

Erasmus menyebut rentetan persoalan ini bukan kembali berada di tangan Kapolri, melainkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Sejumlah instansi baik negara maupun mandiri sejauh ini terus mencatat aksi kekerasan dan kontroversi yang dikerjakan oleh kepolisian. Reformasi Polri tak cocok dengan yang diinginkan.

“Bahwa ada perbaikan, betul. Kita akui ada lebih dari satu perbaikan yang dikerjakan di tubuh kepolisian, namun apakah itu udah cukup baik? Jawabannya sudah, namun tidak cukup. Jadi bagi saya ini bukan persoalan kepolisian lagi, namun udah persoalan presiden. Masalah pengambil kebijakan, presiden dan DPR,” ucap Erasmus.

“Kalau menurut saya levelnya udah enggak bisa kapolri kembali yang ngomong, wajib presiden,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Erasmus menyampaikan, sebagai usaha jangka pendek, Polri bisa jalankan cara evaluasi. Langkah lainnya juga dengan menindak tegas bagian yang terbukti jalankan kesalahan prosedur. Sedangkan untuk usaha jangka panjang, Erasmus berujar, wajib sangat dikerjakan reformasi di tubuh Polri.

“Reformasi di tubuh kepolisian itu wajib tertera dan itu enggak bisa di tangan kepolisian. Itu wajib di tangan DPR, wajib di tangan pemerintah, sebab banyak sekali UU yang berhubungan,” ujarnya.

Merespons fenomena #PercumaLaporPolisi, Koalisi Reformasi Sektor Keamanan mendesak Presiden Jokowi dan DPR RI untuk mempercepat reformasi Polri. Salah satu perwakilan koalisi berasal dari LBH Jakarta, Teo Reffelsen menjelaskan riuhnya tagar selanjutnya di fasilitas sosial sebagai bentuk kekecewaan penduduk atas kerja-kerja kepolisian.

Viral di Sosmed

Tagar #PercumaLaporPolisi awalannya nampak sebagai respons atas mandeknya penanganan persoalan dugaan pencabulan anak oleh ayahnya di LuwuTimur, Sulawesi Selatan yang viral awal bulan ini.

Belakangan menyusul berderet sentilan berkenaan tindakan tak profesional kepolisian seperti penanganan persoalan yang dilaporkan rakyat biasa atau kekerasan yang dikerjakan bagian Polri.

Contoh kejadian: Di Kabupaten Tangerang,Rabu (13/10), seorang bagian polisi yakni Brigadir NP membanting ala smackdown mahasiswa yang jalankan aksi demo di depan kantor bupati. Pada hari yang sama, di Deliserdang, Sumatera Utara, seorang polisi Aipda Gonsalves yang memukuli pria hingga terkapar tak bisa melawan di jalanan. Kekerasan yang terekam dan viral di fasilitas sosial sehari kemudian itu mengakibatkan Bintara Satlantas pelaku kekerasan dinonaktifkan dan di cek Propam.

Seorang pedagang pasar di Percut Sei Tuan, Medan jadi perhatian setelah ditetapkan tersangka oleh kepolisian sektor setempat. Padahal, pedagang perempuan itu dikira membela diri sebagai korban kekerasan premanisme di pasar. Buntutnya, Kapolsek AKP Janpiter Napitupulu dan Kanit Reskrim Iptu Mambela Karokaro dicopot berasal dari jabatan tiap-tiap di Polsek Percut Sei Tuan.

Dan, terbaru dugaan kapolsek di Parigi, Sulawesi Tengah, memanipulasi anak seorang tersangka untuk terkait mesum dengan tawaran membebaskan ayahnya.

Berikut kami rekomendasikan situs informasi lainnya :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.